nusakini.com-- Menuju Pilkada 2017 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan upaya antisipasi sebagai deteksi dini penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tjahjo Kumolo menyampaikan dengan adanya Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) mampu memotret kerawanan yang mungkin terjadi. 

IKP ini dilakukan dengan cara memetakan dan memberi skor kerawanan di 101 daerah Pilkada serentak 2017. 

"IKP ini juga sebagai alat baca untuk memetakan daerah dan juga sebagai pengawasan preventif atau early warning (pengingat dini)," ungkap Tjahjo, Jakarta, Senin (29/8). 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini bertindak langsung sebagai masukan buat daerah, sebagai pengawas serta bertindak mewujudkan pengamanan terpadu dalam Pilkada 2017. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Sebagaimana sebelumnya, Ketua Bawaslu, Muhammad telah memberikan laporan kepada Kemendagri terkait dengan penyusunan IKP di masing-masing daerah yang akan mengikuti pemilihan. 

Tjahjo mengungkapkan beberapa hal yang menjadi antisipasi dalam Pilkada 2017 yakni masalah pemungutan suara, perekapan suara,dan penetapan pemenang. 

"Kita harus mengantisipasi ancaman terorisme, adanya tindakan anarkis seperti pembakaran,kekerasan,keributan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata tjahjo. 

Dia menambahkan, dalam pemungutan suara juga harus dihindari yang namanya "money politik". 

Tjahjo meminta , dalam perekapan suara nantinya diharapkan tidak adanya kecurangan serta penguluran waktu. 

"Ya, dalam merekap hasil suara nantinya yang menjadi perhatian kita yakni terkait dengan kejahatan konvensional, serta kecurangan dan ketepatan dalam penghitungan suara," tutup Tjahjo.(p/ab)